A A
RSS

Cita-cita Swasembada Garam, Kok Banjir Garam Impor

Mon, Sep 12, 2011

Berita

Kondisi petambak garam di Indonesia masih sangat terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, Wakil Presiden Boediono sudah mencanangkan Indonesia akan swasembada garam nasional.

ilustrasi garam impor

NAMUN, ada saja ganjalan untuk menuju ke arah swasembada garam nasional. Seperti lemahnya koordinasi antar kementerian. Terbukti, saat petambak garam mulai panen raya, harga garam lokal tetap tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, karena Kementerian Perdagangan tetap menginjinkan impor garam.

Ironis memang, garam nasional yang seharusnya menjadi raja di negerinya sendiri, kini tergilas dengan derasnya garam impor seperti dari India dan Australia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai 95.000 kilo meter, seharusnya mampu mencukupi kebutuhan garam dalam negeri, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

Pada tahun 1994-1997, Indonesia perna mencapai swasembada garam konsumsi. Namun, nyatanya sekarang Indonesia mengalami kemunduran produksi garam. Padahal, Indonesia memiliki lahan tambak garam mencapai 42.145,47 hektar yang tersebar di sepuluh provinsi. Indonesia juga memiliki sentra garam nasional yang berada di sembilan kabupaten/kotamadya, menempati area luas 15.033,4 1 hektar.

Dengan realitas kondisi tersebut, pada tahun 2011 ini sesungguhnya kebutuhan garam konsumsi nasional sudah dapat terpenuhi, apalagi kemajuan teknologi semakin canggih, sehingga bukan saja kuantitas, tapi kualitas pun seharusnya bisa ditingkatkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, garam impor membanjiri pasar lokal mengalahkan produk dalam negeri.

Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad mengatakan dengan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya para petani garam. Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada garam merupakan sebuah pekerjaan mulia yang harus didukung oleh semua pihak. Swasembada garam akan memperkuat industri pergaraman nasional, sehingga ketergantungan terhadap garam impor menjadi berkurang.

“Melihat dari kebutuhan garam dalam negeri, kok Indonesia impor terus. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan,” kata Sudirman di Jakarta, Rabu (7/9/2011).

Tujuan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 untuk memberdayakan kelembagaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat petambak garam. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat petambak garam, meningkatkan akses kelembagaan masyarakat petambak garam kepada sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat petambak garam, Terbentuknya sentra-sentra usaha garam rakyat di lokasi sasaran, meningkatkan kerjasama kemitraan dengan stakeholders terkait dan tercapainya swasembada garam nasional.

“Targetnya adalah pencapaian swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 dan pencapaian swasembada garam industri pada tahun 2015,” ujarnya.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik menyatakan, kualitas garam lokal dipastikan lebih baik dibandingkan dengan garam impor. Kementerian Perdagangan hanya mencari-cari alasan untuk terus membuka keran impor bagi para importir garam.

“Kementerian Perdagangan bisa cek dan periksa langsung ke sentra-sentra produksi garam dalam negeri. Para petani garam nasional sudah matang memproduksi garam. Ini kebudayaan turun-temurun. Jangan cari akal-akalan untuk terus memberikan peluang bagi para importir garam dengan membuka kran impor,” ujar Riza

Dia menambahkan, terbukanya kran impor menunjukkan tidak ada koordinasi antar kementerian. Kementerian Kelautan sudah membuat peraturan tidak melakukan impor satu bulan sebelum panen raya (Juli-Oktober) dan 2 bulan sesudah panen raya. Akan tetapi, Kementerian Perdagangan justru terus membuka kran impor garam.

“Terlihat jelas terjadi gontok-gontokan antar kementerian. Setiap kementerian mencari egosektoral yang berujung pada membuka peluang impor pada importir garam. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden SBY, seharusnya bisa membangun harmonisasi antar kementerian guna swasembada garam,” ketusnya.

Share

Comments are closed.